 |
| Gambar: Ketum HMI Cabang Morotai |
Morotainews.com - Morotai - Menurut HMI Cabang Persiapan Morotai Kehadiran burnawan sebagai PJ bupati pulau Morotai, tidak mampu menciptakan harmonisasi di lingkup birokrasi dan kesejahteraan masyarakat, sebab. Kinerjanya selama menjabat sebagai PJ. Bupati pulau Morotai pada mei 2024 Hingga saat ini hanya memperkeruh kondisi sosial, politik dan ekonomi di pulau Morotai.
Padahal beliau seharusnya menjalankan mandat dari Kemendagri, dalam menjaga normalisasi roda pemerintahan pulau Morotai dan kesuksesan pilkada 2024, bukan malah keluar daerah terus-menerus yang pada akhirnya melahirkan kegaduhan di pulau Morotai. Bahkan beliau tidak mampu membimbing para pejabat dibawahnya mulai dari kepala OPD dan kepala desa dalam menjaga netralitas dalam pilkada kemarin, yang pada akhirnya salah satu kepala desa terjerumus dalam lembaga karna melakukan pelanggaran pemilu. Terlepas dari personya ini juga kegagalan PJ bupati yang tak mampu membimbing serta mengawasi para pejabat dibawahnya.
terlebih lagi pada bulan Juli hingga Desember PJ. Bupati telah memakai anggaran berkisar 800 jutaan dalam perjalanan dinasnya. Sementara para pegawai mulai dari ASN, PPPK Hingga Honorer yang menjerit karna gaji dan tunjangan yang ditahan tak di salurkan hingga berbulan-bulan dengan alasan kekosongan keuangan daerah. Hingga kecaman pun terjadi dengan unjuk rasa dari berbagai kalangan pegawai baik dari PPPK hingga ASN yang hanya menuntut agar Hak-hak mereka ditunaikan, tapi beliau lebih memprioritaskan belanja modal, ketimbang kesejahteraan pegawai dan masyarakatnya.
Belum lagi terjadi konflik interest di lingkup birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berimplikasi terhadap kinerja roda pemerintahan daerah, yang dugaan kami bahwa PJ. Bupati lah yang menjadi dalang hingga konflik itu terjadi.
hemat HMI cabang persiapan Morotai menilai bahwa seluruh problematika yang terjadi di pulau Morotai bersumber dari Kepemimpinan PJ. Bupati Burnawan yang tak serius membangun pulau Morotai yang kita cintai ini dikarenakan beliau tak mampu menjalankan amanat konstitusional yang dimandatkan dari Mendagri kepadanya. maka sudah selayaknya PJ. Bupati pulau Morotai dikembalikan ke tempat semula ia bertugas.
Kami pun menegaskan kepada lembaga DPRD pulau Morotai agar secepatnya melakukan paripurna pemberhentian PJ. Bupati pulau Morotai Demi kemaslahatan pulau Morotai.
Kami pun meminta agar PJ. Gubernur mengeluarkan rekomendasi kepada Mendagri untuk pemberhentian PJ. Bupati Pulau Morotai.
