 |
| Gambar: Aksi unjuk rasa didepan Mabes Polri Jakarta |
Morotainews.com - Jakarta - Hari ini Kamis, 12 September 2024 kami mendatangi Bareskrim Mabes Polri, kami yang kemudian tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Maluku Utara - Jakarta melakukan aksi demonstrasi terkait kasus Pornografi yang diduga melibatkan Calon Bupati Kab. Halmahera Utara *Bpk. Piet Hein Babua* pada Pilkada 2024.
Kasus pornografi atau Video Call Sex (VCS) yang kemudian melibatkan Pien Hein Babua harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Mabes Polri.
Kami juga berharap agar Bareskrim Mabes Polri segera menyelidiki kasus tersebut, sehingga jelas apakah video itu asli atau palsu dan siapa wanita yang terliat VCS dengan Sdr. Piet Hein Babua.
Kami juga berencana akan mendatangi KPU RI untuk mendiskualifikasi Bpk. Piet Hein Babua sebagai calon bupati dalam Kontestasi Pilkada di Kab. Halmahera Utara.
Karena apa yang dilakukan oleh Piet Hein Babua telah melanggar Norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama dalam masyarakat, yang mana tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang calon pemimpin kepala daerah.
Bareskrim mabes Polri harus segera panggil dan periksa Piet Hein Babullah, karena ini menyangkut dengan masa depan masyarakat yang berada di Halmahera Utara, kalau memang terbukti video Call Sex tersebut adalah Piet Hein Babua maka segera di proses sebagaimana aturan yang berlaku, sehingga masyarakat bisa menilai kualitas pemimpinnya.
Kami juga berharap kepada masyarakat Halmahera Utara agar bijak dan selektif dalam memilih calon kepala daerahnya nanti, apalagi yang memiliki rekam jejak penikmat pornografi dan perempuan.
Karena nasib suatu daerah ditentukan oleh kualitas moral seorang pemimpinnya, apabila baik moralnya maka baik pula daerahnya, dan apabila buruk moralnya maka buruk pula daerahnya.
Kami tegaskan sekali lagi bahwa kami datang didepan Mabes Polri bukan hanya sekedar aksi tanpa adanya data yang konkrit, sudah tentu kami datang kesini dengan membawa sejumlah data yang lengkap dan kami kira itu bisa menjadi pertimbangan KPU RI dan Mabes Polri untuk memproses Bpk. Piet Hein Babua dalam Kasus Video Call Sex (VCS) tersebut.
Adapun Tuntutan Sbb:
1. MENDESAK KETUA KPU RI BPK. MOCHAMMAD AFIFUDDIN UNTUK SEGERA MEMBATALKAN PENCALONAN BPK. PIET HEIN BABUA SEBAGAI CALON BUPATI KAB. HALMAHERA UTARA PADA PILKADA 2024, KARENA DIDUGA TERLIBAT KASUS PORNOGRAFI DENGAN SEORANG OKNUM WANITA DENGAN MELAKUKAN VIDIO CALL SEX
2. KPU RI SEGERA PERIKSA CALON BUPATI KAB. HALMAHERA UTARA BPK. PIET HEIN BABUA DAN JIKA TERBUKTI MAKA SEGERA BATALKAN PENCALONANNYA SEBAGAI BUPATI HALMAHERA TENGAH PADA PILKADA 2024.
3. KAMI AKAN MENYERAHKAN BUKTI PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH BPK. PIET HEIN BABUA AGAR KPU RI DAPAT MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI KELAYAKANNYA DALAM KONTESTASI PILKADA 2024 DI HALMAHERA UTARA.
4. MENDESAK BARESKRIM MABES POLRI UNTUK SEGERA PANGGIL DAN TETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA CALON BUPATI KAB. HALMAHERA UTARA BPK. PIET HEIN BABUA ATAS KETERLIBATANNYA DALAM KASUS PORNOGRAFI DIRINYA DENGAN SEORANG OKNUM WANITA. DAN JUGA KAMI AKAN MENYERAHKAN BUKTI UNTUK MEMPERMUDAH PENYIDIK MABES POLRI MELAKUKAN PEMERIKSAAN
