 |
| Gambar: Istimewa |
Morotainews.com - Jakarta - Koalisi Mahasiswa Maluku Utara (KOMMALUT) menggelar aksi demonstrasi di Gedung KPK pada Kamis, 14 Agustus 2024.
Kordinator Lapangan Vinot dalam orasinya menuntut agar lembaga antirasuah tersebut segera memanggil dan memeriksa Haji Romo Nitiyudo Wachjo alias Haji Robert, Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Aksi ini dilakukan terkait kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).
Lanjut Vinot, aksi ini dipicu oleh terungkapnya bukti transfer uang Rp 5 Miliar dari NHM kepada AGK dalam persidangan.
"Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur bahwa gratifikasi yang diterima oleh pejabat negara dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang tidak wajar dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika tidak dilaporkan kepada KPK. Berdasarkan bukti transaksi ini, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap Haji Robert sesuai Pasal 40 Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019." Ujar Vinot
Vinot menambahkan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum korupsi menjadi fokus utama. Studi-studi dalam ilmu hukum dan kriminologi menunjukkan bahwa mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, termasuk mereka yang memberikan suap, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian juga menggarisbawahi bahwa ketidaktransparanan dapat mengurangi efektivitas pencegahan korupsi dan merusak integritas lembaga penegak hukum.
"KOMMALUT menekankan bahwa pemeriksaan menyeluruh terhadap Haji Robert adalah kunci untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik korupsi yang lebih luas. Dengan menuntut tindakan tegas dari KPK, mereka berharap agar proses hukum dilaksanakan secara komprehensif dan transparan, mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam skandal ini." Tutupnya
