Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pembangunan RS Ternate Ada Indaksi Korupsi, Maperhum Malut Kembali Mengawal Laporan Yang Telah Diberikan Ke KPK

Sabtu, 27 Januari 2024 | Januari 27, 2024 WIB Last Updated 2024-01-27T11:00:53Z

Gambar: Masa aksi didepan KPK RI Jakarta 

Morotainews.com - Jakarta - Mahasiswa Pemerhati Hukum Maluku Utara (MAPERHUM MALUT) Jakarta Menggelar Aksi Demonstrasi Ke IV Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tindak Lanjut Laporan Pengaduan No: 2024-A-00027 Tertanggal 2 Januari 2024.


Tercantum dalam surat Pengaduan tersebut diantaranya, Desak KPK Panggil dan Periksa Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly dan Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy Terkait Dugaan Suap Percepatan pengurusan Dokumen Administrasi Rencana Pembangunan RSUD Ternate.


Alfian Sangaji mengatakan kami sangat mendukung KPK dalam melakukan Pemberantasan Korupsi di Tanah Air terutama Di wilayah Indonesia Timur Tepatnya di Kota Ternate. 


"Kami sangat berterimakasih kepada KPK yang telah menerima tuntutan aksi kami yang ke Empat Kalinya, dan kami sangat yakin KPK akan bekerja sebagaimana telah di amanahkan dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." Ucapnya Jumat, (26/02/2024)


Sebelumnya, pada beberapa Waktu lalu MAPERHUM MALUT Jakarta yang di Koordinatori Alfian sangaji Pernah Menggelar aksi beberapa kali di depan gedung KPK terkait dugaan suap pembangunan RSUD Ternate dengan anggaran senilai Rp1, 68 Triliun. 


"Harapan kami adalah, Bahwa dalam waktu dekat KPK Akan panggil dan Periksa Pihak-pihak terkait sebagaimana yang telah diadukan sebelumnya terkait pembangunan RS. Ternate." Imbuhnya 


Dimana Rencana Pembangunan RSUD Ternate dengan Anggaran yang sangat fantastis mendapat penolakan dari Ketua Komisi II DPRD Ternate Mubib A. Wahid dan Wakil Ketua DPRD Ternate Heny Sutan Muda karena dinilai ada dugaan penyimpangan dan akan membebankan APBD di tahun Mendatang. 


"Artinya bahwa potensi korupsi sangatlah besar, karena sudah beberapa orang dari DPRD sudah menolaknya dan KPK tidak boleh tinggal diam" tegasnya


Kami akan terus melakukan pengawalan terkait kasus ini sampai tuntas dan sampai KPK memberi baju mahal alias baju orens kepada Walikota Ternate M Tauhid Soleman. Sambung Alfian 

×
Berita Terbaru Update