 |
| Gambar: Pamflet/selebaran beserta tuntutan dan foto Saifudin Juba & Daid Ismail |
Morotainews.com - Jakarta - Koordinator Lapangan M. Reza A, S Mengatakan, Praktek penggelapan selalu menjadi motif bagi elit eksekutif regional, keberanian para elit-elit eksekutif khususnya pada lingkungan birokrat telah mencoreng secara kelembagaan, melalui perbuatan yang menyimpang, sebut saja seperti Praktek Korupsi yang diduga masif dan terstruktur di Provinsi Maluku Utara.
Problem dugaan korupsi terkait temuan BPK perwakilan provinsi Maluku Utara yang mana Dalam LHP BPK :13/LHP/XIX.TER/12/2022. 29 Desember 2022, ada 8 paket proyek yang sumbernya berasal dari dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang mana ada sejumlah penyimpangan yang patut di selidiki oleh penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang pertama KPK harus mengkroscek pekerjaan yang kekurangan volume, yang kedua KPK harus menelusuri pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Delapan pekerjaan di kenakan denda keterlambatan dengan total nilai Rp94.371.523.167,27-. Dari delapan paket juga terdapat lima item pekerjaan kekurangan volume senilai Rp1.903.511.202,32, maka ini patut di investigasi tanpa terkecuali.
Belum lagi tiga paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp21,5 Miliar, untuk itu kami minta secara tegas KPK segera lakukan investigasi khsusus membongkar dugaan praktek kejahatan korupsi di provinsi Maluku Utara sekaligus menyelamatkan uang Negara.
BPK perwakilan juga menemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pada delapan paket belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) yang menggunakan pinjaman dari PT SMI tidak sesuai ketentuan sebesar Rp117.830.627.339,44-, ini tentu angka yang fantastis, bagi kami ini skandal penyimpangan terbesar di Maluku Utara dan perlu diusut tuntas, bila KPK diam maka secara tidak langsung harga diri lembaga super bodi KPK di bawa kepemimpinan Firli Bahuri dalam konteks pemberantasan korupsi telah di tereduksi.
Jum'at & Sabtu menjadi agenda konsolidasi nasional di jakarta, dan di hari Senin 04 September 2023 kami yang tergabung dari SENTRAL KOALISI ANTI KORUPSI MALUKU UTARA JAKARTA (SKAK-MALUT-JKT) akan menggelar demonstrasi sebagai bentuk lanjutan mengganyang oknum-oknum pejabat koruptor di Maluku Utara, sekaligus melakukan konfrensi pers didepan KPK.
Kami tegas kepada KPK meminta dan mendesak panggil & periksa mantan Kepala dinas PUPR Saifudin Juba dan Saudara Daud Ismail Plt Kadis, sekaligus Gubernur Maluku Utara untuk mencopot Daud Ismail bila ikut mendiami temuan LHP BPKP Malut, kami juga mendesak KPK panggil sejumlah PPK yang terlibat didalamnya.
M. Reza A,S Juga menyentil, bukan sekedar itu saja adapun proyek Pemerintah provinsi Maluku Utara, multiyears yang nyaris mangkrak yang angkanya juga fatastis senilai 585 Miliar, ini menjadi bagian perdana 2023 KPK wajib menyelidiki 21 paket proyek multiyears provinsi Maluku Utara.
Tidak ada tempat bagi koruptor, tangkap predator korup yang menjarah di tanah air Indonesia, komitmen pemberantasan korupsi memiliki dasar yang kuat, yang mana memposisikan Indonesia sebagai Negara hukum adalah amanat konstitusi UUD 1945.
Satu hal yang pasti kinerja pengawasan Keuangan Negara BPK Perwakilan provinsi Maluku Utara perlu di apresiasi.
