 |
| Gambar: Masa aksi depan KPK |
Morotainews.com - Jakarta - 10 Agustus 2023 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk segera memanggil dan memeriksa Usman Sidik, Bupati Halmahera Selatan, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus kredit macet di PT. Bank BPRS Saruma Sejahtera. Kasus ini telah mencuat ke permukaan dan menjadi konsumsi publik setelah ada temuan dari BPK yang mengindikasikan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu terkait dalam penyimpangan dana kredit PT. Bank BPRS Saruma Sejahtera yang merugikan daerah senilai 15 Miliar
Sementara dalam orasi ( Asmawan Ibrahim) KPK sebagai lembaga yang independen yang dipercayakan oleh seluruh rakyat Indonesia segera bentuk tim investigasi dalam menangani kasus-kasus yang melawan hukum, untuk itu kami meminta kepada KPK segera menindaklanjuti kasus kredit macet PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saruma Sejahtera. (BPRS) yang merugikan daerah Miliaran rupiah, yang diduga kuat ada keterlibatan (Usman Sidik) Bupati Halmahera dalam kasus kredit macet PT. Bank BPRS Saruma Sejahtera.
Kordinator Lapangan (Yasri N) mengatakan bahwa Beberapa elemen, termasuk Aliansi mahasiswa Halmahera Selatan Jakarta, telah mendesak KPK untuk segera mengambil tindakan terhadap Usman Sidik. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus ini serta berharap KPK dapat mengungkapkan kebenaran dan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat.
Kasus dugaan kredit macet di PT. Bank BPRS Saruma Sejahtera ini akan terus kami kawal sampai tuntas karena semua pihak berharap kebenaran ini di ungkapkan siapa pun yang terbukti terlibat dalam kasus kredit macet PT. Bank BPRS Saruma Sejahtera segera di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Usman Sidik sendiri telah memberikan pernyataan kepada media bahwa ia siap membawa masalah BPRS Saruma Sejahtera ke ranah hukum (Rabu,7 Juni 2023 15:00) olehnya itu kami mendesak KPK untuk segera mengambil langkah-langkah konkret panggil dan periksa Bupati Halmahera Selatan yang di duga kuat terlibat dalam kasus kredit macet, kami berharap KPK sebagai lembaga antikorupsi ini akan segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengusut kasus ini lebih lanjut dan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan.
Tuntutan
1. Mendesak KPK segera panggil dan periksa (USMAN SIDIK) Bupati Halmahera Selatan yang diduga kuat terlibat dalam kasus kredit macet PT. bank BPRS saruma sejahtera, dimana anggaran tersebut dipakai dalam kepentingan pilkada tahun 2020
2. Meminta kejaksaan agung ambil alih dan bongkar kasus kredit macet PT bank BPRS saruma sejahtera dan segera evaluasi Kejari kabupaten halmahera selatan karena tidak mampu dalam membongkar kasus tersebut
3. Mendesak mabes polri segera meminta kapolda maluku utara untuk panggil dan periksa saudari (Leni Syarif) dalam memberikan keterangan, dan periksa (Syaiful Turuy) selaku mantan SEKDA halsel serta (Aswin Adam) selaku kadis DPM PTSP atau mantan kepala BPKAD yang diduga kuat terlibat dalam kasus kredit macet PT. Bank BPRS saruma sejahtera yang merugikan daerah sebesar 15 miliar.
