 |
| Gambar: masa aksi AMPI |
Morotainews.com - Jakarta - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Aksi Mahasiswa pencinta demokrasi menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (08/2/2023) siang. Mereka mendesak KPK untuk bersikap Koordinator aksi, inoer s.h mengatakan, aksi ini mendesak KPK untuk membuka kembali kasus mantan Bupati Konawe yang diduga telah melakukan banyak pelanggaran dan penyimpangan yang bermuatan KKN selama ia menjabat.
Menurut dia, Penerapan hukum masih jauh dari harapan rakyat. Salah satunya adalah fenomena hukum yang menimpa Lukman Abunawas (saat ini Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara), di kala dirinya menjabat sebagai Bupati Konawe.
Kata inoer s.h Serentetan peristiwa hukum sepanjang Lukman Abunawas menjabat sebagai Bupati Konawe tidak boleh dilupakan oleh rakyat. Sebab, peristiwa itu belum kadaluwarsa.
inoer s.h mengingatkan bahwa, Lukman Abunawas sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2004 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara karena diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana pesangon anggota DPRD di kabupaten itu tahun 2003 senilai kurang lebih Rp 2,2 miliar.
Selain itu, mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Konawe periode 2007-2009, ditemukan banyak sekali penyimpangan.
“Masih banyak lagi dugaan korupsi yang dialamatkan kepada Lukman Abunawas. Karena itu kami mendesak KPK untuk memproses hukum dugaan korupsi Lukman sebesar Rp 5,731 miliar dan dugaan suap sebesar Rp 3,7 miliar, setelah terbitnya SK pemberhentian sementara oleh Mendagri saat itu, M Maruf," kata inoer s.h.
inoer s.h menegaskan rentetan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Lukman Abunawas, seharusnya dapat membuka mata para penegak hukum untuk segera memanggil dan memproses hukum secara adil.
Menyikapi hal itu, Kapak-Indonesia mendesak KPK memanggil Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Konawe.
Inoer s.h mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Jadi Hukum harus menjadi panglima dan harus tegak tanpa pandang bulu, jabatan dan kekuasaan. “Komitmen tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Nawacita Presiden Joko Widodo,” kata inoer s.h.
