Morotainews.com - Jakarta - Sentral Koalisi Antu Korupsi Maluku Utara, (SKAK-MALUT) menggelar unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jum'at 07 Oktober 2022, Koordinator Lapangan Rusdi Bicara, mengatakan dalam orasinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah telah diduga kuat melakukan penyuapan uang milyaran rupiah kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Maluku Utara, tentunya patut diduga guna untuk memuluskan hasil pemeriksaan keuangan di Pemkab Halteng Tahun 2021 untuk memperoleh predikat Wajar Tampa pengecualian (WTP) dari BPK.
"Terkuaknya dugaan penyetoran uang milyaran rupiah ke BPK, diketahui melalui adanya disposisi atau memo yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Halteng, yang menggunakan selembaran kertas berwarna kuning emas ditujukan kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Halteng, Ahmad Rakib, untuk membicarakan tehnis pengumpulan uang agar disetor ke BPK tersebut, hal ini tentunya bagi kami KPK harus menyelidiki serta mengawasi secepatnya, Ujarnya.
"informasi seperti ini kiranya KPK harus memastikan agar tidak ada bentuk segala penggelapan anggaran Negara terjadi dimanapun berada, sebab setelah mantan Kadis Pendidikan Ahmad Rakib menerima instruksi dalam bentuk memo yang dikeluarkan Bupati Edi Langkara, pihaknya konon langsung menggelar pertemuan bersama sejumlah Kontraktor agar para Kontraktor bisa berkonstribusi dengan menyetor uang puluhan juta, dengan jaminan kontraktor akan mendapat paket proyek, alhasil dalam pertemuan itu sejumlah kontraktor telah menyetor uang puluhan juta ke Kadis Pendidikan dengan total senilai Rp.70 juta.
Tak hanya sampai disitu, Rusdi Bicara juga menyentil, selain Dinas Pendidikan, ada konon ada dugaan yang patit di kroscek oleh KPK di sekitaran 29 Ornganisai perangkat Daerah (OPD) Halteng, karna juga disinyalir turut serta menjalankan operandi penyuapan ke BPK dengan satu instruksi yang sama langsung dari Bupati Halteng Edi Langkara dengan besaran anggaran/OPD di senilai Rp.70 juta.
Sambungnya Rusdi Bicara mangatakan, Terpisah Ahmad Rakib mantan Kadis Pendidikan Halteng ketika dikonfirmasi melaui informasi, dalam informasi yang kami caver, konon telah membenarkan instruksi Bupati Edi Langkara, hanya saja menurut dia instruksi yang ia terima tidak dalam bentuk memo namun secara lisan memerintahkan dirinya menyiapkan anggaran sebesar Rp. 60 juta untuk dieksekusi ke BPK guna memuluskan pemeriksaan keuangan Pemkab Halteng sehingga bisa memperoleh predikat WTP," dan itu di akui Ahmad Rakib, bila ini adalah benar maka tentu itu merupakan kejahatan sistem yang harus di usut secara tuntas.
Sementara terkait konstribusi anggaran dari kontraktor "Ahmad Rakib" membenarkan hal itu, hanya saja uang yang diberikan kontraktor bukan atas permintaan dirinya, tetapi atas insiatif kontraktor," saya tidak pernah minta ke kontraktor tetapi mereka datang sendiri berikan uang ke saya, jadi kalau ada dampak Hukum berupa gratifikasi maka kontraktor yang kena.
Selain itu Ahmad Rakib juga membeberkan bahwa tidak hanya Dinas Pendididikan yang melaksanakan perintah itu tetapi semua Dinas dilingkup Pemkab Halteng juga turut serta mengumpulkan uang/Dinas sebsaar Rp. 70 juta berdasarkan instruksi Bupati Halteng, untuk itu kami menyampaikan kepada KPK, untuk mendesak agar menelusuri dan memanggil Bupati Halmahera Tengah untuk dimintai keterangan.
Yang tidak kalapenting juga, di BPK perwakilan Prov. Maluku Utara yang diduga menerima suap, ini harus di usut secara tuntas, maka kami takan berhenti selagi KPK tidak menjejaki secara serius, apabila terbukti, ya kami rasa perlu segera di tangkap, Tegasnya.
Adapun beberapa tuntutan yang kami tegaskan kepada KPK.
1. Menantang KPK, selidiki motif dugaan penyuapan di Kab. Halmahera Tengah terhadap BPK Perwakilan Provinsi. Maluku Utara.
2. Mendesak KPK, Panggil & Periksa Sdr. Edi Langkara yang saat ini menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah, serta periksa seluruh hasil kekayaanya.
3. Di sejumplah 29 OPD, Halmahera Tengah, Wajib Di Telusuri KPK, seba jika dugaan itu benar, harus di adili tanpa pandang bulu.
4. Tangkap Oknum Pejabat Koruptor Di Prov. Maluku Utara.
"Kami akan terus melakukan demonstrasi guna mengawal berbagai macam problem yang berada di Prov. Maluku Utara, terkhusus di Kab. Halmahera Tengah." Tutup Rusdi Bicara.
