Morotainews.com - Jakarta - Kamis 07 Juli 2022, Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam JARINGAN AKTIVIS MAHASISWA MALUKU UTARA (JAM-MALUT) di jakarta telah menggelar demonstrasi pada pukul 13:40 Wib didepan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Koordinator lapangan Rusdi Bicara dalam orasinya menyentil Adanya dugaan Kasus Korupsi Pencairan Anggaran Fiktif Senilai Rp. 2,2 Miliyar dengan Total anggaran Rp. 3,1 Miliyar pada paket Pekerjaan Proyek Swakelola Fisik Pemiliharaan Jalan dan Jembatan Nasional di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2022, dalam Pekerjaan tersebut diduga kuat belum dikerjakan alias belum berjalan dengan progres 0%.
"Namun pencairan anggaran tersebut pada tanggal 11 januari 2022 PPK Sdr. Muhammad Saleh dan atas nama Kuasa pengguna anggaran pejabat penandatanganan SPM Sdr. Ghazali Thaha Mencairkan 10 pekerjaan dengan nomor SP2D yang bervariasi." Ujar Rusdi Bicara.
Orator lainya M. Reza A. Syadik dalam orasinya mengatakan, Yang tidak kalapenting yaitu pada tanggal 12 Januari dicairkan lagi 3 paket dengan 3 SP2D dan total anggaran yang dicairkan senilai Rp. 2,2 Miliyar, yang menjadi aneh adalah, Sdr. Ghazali Thaha Selaku Bendahara pengeluaran SKPD-TP sampai saat inikan masih mendekam di tahanan lapas jambula ternate, toh kenapa bisa tertera namanya sebagai pejabat penandatanganan SPM, Itu artinya selain dugaan terjadi korupsi juga patut diduga adanya pemalsuan dokemen tanda tangan sdr. Bendahara pengeluaran.
Padahal Ghazali sendiri mengaku tidak tahu atas pencairan tersebut, hal ini patut diduga ada yang tidak beres dalam proyek yang penuh tanda tanya besar ini?.
Bahkan diketahui pula pencairan tersebut tanpa diketahui Kepala Satker SKPD-TP yang baru Sdr. Muhammad Idham Pora, ini aneh tapi nyata, Ketika pada masa transisi jabatan dari Daud Ismail ke Muhammad Idham Pora, Kasus ini konon Kejati pada awalnya berjanji komitmen untuk mengusut tuntas dan maraton memanggil beberapa pejabat penting Pada Satuan Kerja (SATKER) SKPD - TP Provinsi Maluku Utara yang di duga melibatkan sejumlah oknum pejabat dianataranya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Muhammad Saleh yang sudah diperiksa 3 kali oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Mantan Kepala Satker Sdr. Daud Ismail yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Bina marga pada Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara serta Bendahara Sumarni Moh. Arief, "kami mendesak KPK panggil dan periksa Sdr. Daud Ismail mantan Kepala Satker SKPD TP.
Kasus ini anehnya dibeberapa minggu yang lalu telah di SP3/dihentikan Oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, untuk itu kami menyampaikan dengan tegas kepada kepada pimpinan KEJAGUNG RI untuk mengambil alih secepatnya sekaligus memanggil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara & fungsionaris lainya untuk di evaluasi serta copot.
"Kami juga memberi ultimatum kapada Gubernur Maluku Utara copot Sdr. Daud Ismail yang saat ini menjabat Kabid Bina Marga Provinsi Maluku Utara yang mana menurut hemat kami, Daud Ismail gagal membawa arah Perubahan saat menjabat sebagai Kasatker SKPD-TP." Ujar Reza
"Ini adalah aksi demonstrasi perdana kami suarakan di depan KPK, kami juga akan bergerak melakukan konsolidasi Nasional menggelar demonstrasi di jakarta pada Jum'at 22 Juli 2022 di KEJAGUNG RI dan KEMENTRIAN PUPR RI serta KPK, sampai adanya pemanggilan terhadap Daud Ismail dan Muhammad Saleh." Tutup Rusdi
 |
| Masa Aksi Di Depan KPK Jakarta |
Tuntutan :
1. Mendesak kepada KEJAGUNG RI Segera Mengevaluasi dan Mencopot Jabatan KAJATI Maluku Utara Bapak. Dade Ruskandar atas Gagalnya penanganan kasus Korupsi di Lingkup SKPD-TP Maluku Utara.
2. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Segera Mengambil alih Kasus Korupsi Pencairan Fiktif anggaran Rp. 2,2 Miliyar di Tubuh SKPD - TP Maluku Utara.
3. Meminta KPK RI dan KEJAGUNG RI Segera melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Terhadap PPK Sdr. Muhammad Saleh, Mantan Kasatker SKPD-TP malut Sdr. Daud Ismail, dan Bendahara Sdri. sumarni Muh. Arief dan Kontraktor Pelaksana Paket Swakelola Fisik Pemiliharaan Jalan dan Jembatan Nasional Di Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2022. Untuk di mintai keterangan dan pertanggungjawaban atas dugaan pencairan fiktif anggaran senilai Rp. 2,2 miliyar Tanggal 11 - 12 Januari 2022 lalu.
4. Mendesak kepada Menteri PUPR RI Bapak. Basuki Hadjimuljono Melalui Kepala SUB Direktorat Pengendalian Kepatuhan Interen dan Menejmen Resiko Kementerian PUPR RI Segera terbuka ke publik atas hasil monitoring dan rapat monev pada tanggal 8 Februari 2022 lalu atas paket proyek SKPD TP di kota tidore kepulauan.
5. Mendesak PPK dan Kontraktor Pelaksana Segera Melunasi Hutang Matrial atas paket tersebut.
