Morotainews.com - Jakarta - Jum'at 25 Maret 2022, Sentral Pergerakan Mahasiswa Maluku Utara Jakarta (SERAM-MU.J), menggelar aksi demonstrasi didepan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada pukul 14:40 WIB. Koordinator lapangan, fikar dalam orasinya menyampaikan ini adalah aksi ke II kalinya kami datangi KPK dan akan berlajut di hari senin 28 Maret 2022 dan seterusnya.
Fikar menyampaikan, Berbagai macam problem yang berkaitan dengan praktek tindak pidana Korupsi begitu masif dan aktif saat ini, hal ini begitu terasa di berbagai daerah, terkhusus Provinsi Maluku Utara.
Adanya Kasus dugaan korupsi pada kegiatan HAORNAS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai 2,8 miliar dan Anggaran Pendapatan Belanjar Negara (APBN) senilai 2,5 miliar pada tahun 2018. Tentu perlu di sikapi, anehnya sampai saat ini tidak ada progres penetapan tersangka baru, padahal suda di tangani Kejari Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, yang mana terkesan mangkrak di tangan Kejari Kota Ternate dan bagi kami hal ini patut di pertanyakan ada apa dengan Kejari Kota Ternate?.
Bila bersandar pada LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara, yakni dana dukung pemerintah kota Ternate terhadap kegiatan Haornas senilai 1,2 miliar diberikan ke Kemenpora dan sisanya 1,6 miliar digunakan oleh Pemkot Ternate sebagai dana persiapan, dan BPK telah menemukan adanya dugaan kerugian negara di Dana Dukungan tersebut. "Apalagi M. TAUHID SULEMAN adalah Mantan Sekertaris Kota Ternate dan selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate pada saat itu. Bahkan lebih anehnya, M. TAUHID SULEMAN mangkir dua kali dari panggilan Kejari Kota Ternate, hal ini menjadi dasar kuat agar lembaga Super Bodi seperti KPK mengambil alih menyelamatkan anggaran yang diduga dikorupsi.
Tentunya praktek tindak pidana korupsi tidak dibenarkan oleh Negara, apalagi ada lembaga seperti Kejari Kota Ternate Menangani kasus Haronas yang menuai tanda tanya besar Alias Mandek.
Sejauh ini Tauhid Suleman yang menjabat sebagai Walikota Ternate mangkir dalam panggilan Kejari Kota Ternate, artinya KPK dibawa kepemimpinan Firli Bahuri suda harusnya tegas menuntaskan kasus korupsi Haornas Tahun 2018 di provinsi Maluku Utara, yang mana sejak 2021 wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah menegasakan akan menuntaskan kasus Haornas di Provinsi Maluku utara.
Sebelum Menutup, Fikar menegaskan akan terus melakukan konsolidasi kepada seluruh aktivis jakarta kepung KPK.
olehnya itu kami yang tergabung dalam SENTRAL PERGERAKAN MAHASISWA MALUKU UTARA JAKARTA menagih janji Wakil ketua KPK sekaligus memberikan dukungan agar KPK menyelidiki dan melakukan investigasi khsusus dalam kasus Haornas yang diduga melibatkan Tauhid Suleman Waliota Ternate.
Adapaun tuntuntan kami :
1. Mendesak KPK segara Selidiki Kasus Haornas Tahun 2018 serta panggil dan periksa Walikoata Ternate Sdr. TAUHID SULEMAN & SUKARJAN HIRTO, mantan Kadispora Kota Ternate.
2. Tangkap & Penjarahkan Tauhid Suleman Walikota Teranate Yg Diduga Kuat Menyunat Anggaran HAORNAS yang bersumber Dari APBD Senilai 2,8 Miliar & APBN Senilai 2,5 Miliar.
3. Mendukung Alexander Marwata Wakil Ketua KPK Untuk Menyeret Oknum-Oknum Koruptor Kasus HAORNAS Tahun 2018 Provinsi Maluku Utara.
4. Mendesak KPK Segera Turun Langsung Ambil Alih Selidiki Kasus HAORNAS Tahun 2018 Provinsi Maluku Utara, Sebab Di Tangan Kejari Kota Ternate Kasus HAORNAS Mandek Sampai Saat Ini, Walikota Ternate TAUHID SULEMAN Beberapa Kali Di Panggil Mangkir Dalam Panggilan Kejari Kota Ternate.
