Morotainews.com - Jakarta - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Timur gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PDAM Jaya Jl. Penjernihan II Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Selasa, 22 Februari 2022.
Alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti Jajaran Direksi PD Pam Jaya diharapkan ada peningkatan layanan air bersih di Jakarta, namun ternyata perombakan ini tidak efektif.
Kinerja PD Pam Jaya yang buruk untuk ketersediaan air bersih bagi warga jakarta.
Rusdi menyampaikan dalam orasinya bahwa, persoalan air minum bagi warga DKI ini menandakan kualitas layanan Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat. Seharusnya ini menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI terhadap kinerja PD PAM Jaya dan para pihak pengelolah.
Pihak swasta yang menjalankan bisnis air di jakarta, sampai sekarang tidak terlihat peningkatan produksinya namun malah terjadi komplen dari warga kalau sering mati air dan bau bangkai. Setiap kali di hubungi, petugas hanya datang cek isi formulir sebagai tanda mereka sudah datang, tetapi tidak ada solusi malah air nya makin keruh.
Ini menjadi tanggung jawab PD Pam Jaya, sebagai perusahan air daerah dan ini menjadi catatan buruk pemprov DKI yang gagal mengelolah sumber air jakarta, malah digadaikan ke pihak swasta.
"Kerja sama antara Pam Jaya dengan pihak swasta dalam mengelola air bersih di jakarta yang sudah berlangsung puluhan tahun, telah merugikan negara dan warga jakarta. Air semestinya di kelola pemerintah daerah, bukan diberikan kepada pihak swasta yang telah mengambil untung dari penderitaan warga jakarta. Apalagi kita sendiri sudah tau, jakarta menjadi salah satu kota kebocoran air tertinggi di dunia." Ucap Rusdi
Dengan itu muncul adanya dugaan kongkalikong antara pihak PD Pam Jaya dengan para swasta dalam menjalankan bisnis mafia air di jakarta. Kecurigaan itu muncul karena mahalnya air bersih, distribusi air tidak merata, pipa air sering bocor dan pengelolah limbah yang buruk. Banyak contoh buruk itu, namun Pam Jaya tetap melakukan kontrak kerjasama dengan swasta sampai sekarang ini.
"Sudah seharusnya ini menjadi catatan penting buat aparat penegak hukum untuk menyelidiki para kejahatan pengelolah air tersebut." Tegas Rusdi
KPK menjadi lembaga anti rasuah yang selama ini di percaya dapat memberantas skandal mega korupsi, namun sampai sekarang ini KPK tak juga menindak lanjuti adanya dugaan korupsi swastanisasi air di jakarta, sehinggah terkesan KPK tebang pilih kasus dan membuat sejumlah kasus korupsi terbesar justru di hentikan.
"Selama ini negara sudah sangat rugi triliunan rupiah dalam perjanjian kontrak tersebut, KPK harus segera melakukan investigasi, panggil dan periksa jajaran direksi PD Pam Jaya dan para Direktur dari pihak swasta yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA)." Ujarnya Rusdi
Karena ini sangat krusial, kedepan akan menjadi komoditas yang langka dan rentan dipermainkan pasar ketika ketersediaan air bersih dan dikuasai swasta.
"Sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat wajib dikelola negara, bukan diberikan kepada pihak swasta." Tutupnya
Tuntutan:
1. Gubernur Anies Baswedan harus menghentikan perjanjian kerjasama PD Pam Jaya dengan perusahan swasta dalam mengelolah air di jakarta.
2. KPK jangan lemah, segera panggil dan periksa Dirut PT Palyja Jaya dan Aetra serta seluruh jajaran Direksi PD Pam Jaya.
3. Dirut Pam Jaya, Syamsul Bachri Yusuf harus bertanggung jawab atas persoalan air bersih yang bau bangkai di Penjaringan.
4. Menolak tegas swastaniasi air di jakarta, dan tangkap oknum-oknum yang terlibat dalam perjanjian pengelolah air bersih di jakarta.
5. Copot Dirut PDAM jaya dari jabatannya
