Morotainews.com - Jakarta – Kabar masuknya, Indomaret di Kabupaten Halmahera Tengah menyeruak diberbagai kalangan dan menuai banyak tanya.
Sekedar diketahui, Indomaret adalah salah satu toko raksasa yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Tentu, memiliki modal yang cukup besar dan mudah menguasai pasar. Sehingga, ini akan berdampak buruk terhadap usaha masyarakat lokal.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Sitopo Kader, menyoroti kabar tersebut dengan membeberkan bahwa, jaringan marketing Indomaret pada umumnya menjual berbagai produk, lebih dari ratusan varian produk dan sangat siap menjamin kebutuhan konsumen.
‘’Dari skala ekonomi, Indomaret sangat mapan menyedian varian produk yang dipasarkan untuk memenuhi permintaan. tentu ini, akan menggeser pedagang kaki lima dan pasar tradisional. Sehingga, secara ekonomi terjadi persaingan yang tidak sopan.’’ Ujarnya, pada Sabtu (07/08/2021).
Dampak dari itu, income pedagang kaki lima dan pasar tradisional bisa menurun drastis dan berpotensi terjadi collaps dari sisi perputaran keuangan.
‘’Indikatornya, bisa dilihat dari aspek siklus keuangan, antara pedagang kaki lima dan pasar tradisional masih akan beredar normal di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena, dua sektor masih saling menetes. Bila, Indomaret masuk sebagai tren ekonomi modern maka, tentu menyerap keuangan satu pintu. Itu artinya, indomaret meraup keuntungan yang cukup besar, dan pengeluaranya tidak berbanding lurus dengan income, sehingga peredaran keuangan tidak (balance).’’ Kata Sitopo, yang juga selaku Wasekjend Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (PB HMI).
Lanjut dia, bila dalil Pemerintah memasukan Indomaret untuk mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), rekrutment tenaga kerja lokal sebagai upaya memutuskan angka pengangguran, dan visi perubahan pada aspek ekonomi modern, ini sangatlah nihil.
Oleh karena kata Sitopo, kurang lebih dari 10 perusahan tambang aktif yang sudah bereksploitasi di Kabupaten Halmahera Tengah sangat bersumbangsih besar terhadap PAD, dan daya serap tenaga kerja yang cukup besar. hal ini sangat mendorong ekonomi daerah yang maju dan berkembang.
‘’Sejauh ini belum ada transparansi dari pemerintah atas sumbangan PAD yang diberikan oleh perusahan tambang. Jadi, dalil pemerintah dalam hal ini bisa terpatahkan. Harusnya, pemerintah terus melakukan pengamatan terhadap sektor ekonomi yang tumbuh subur ditengah masyarakat dan berupaya mensuport dari sisi penganggaran.’’ Tutupnya.
