Morotainews.com - HMI cabang malang mendesak pemerintah Jokowi - Ma'aruf agar segera memberlakukan undang undang kekarantinaan kesehatan. HMI cabang malang menilai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid 19 telah gagal.
Kebijakan berupa PSBB, PPKM darurat, hingga PPKM level 4, sekalipun, kenyataannya hari ini angka kematian akibat covid 19 Indonesia malah menjadi kasus kematian tertinggi per harinya.
Melihat kondisi tersebut HMI cabang malang melalui Muhd Rizsan Jamal selaku wasekum bidang PTKP, mendesak pemerintah Jokowi - Ma'aruf agar segera mengambil langkah strategis guna memutus mata rantai covid 19.
Rizsan mengatakan, kebijakan pemerintah seperti PSBB, PPKM, PPKM darurat, hingga PPKM level 4 ini tidak mampu memutus mata rantai covid 19, yang terjadi malah sebaliknya terjadi lonjakan kasus positif, bahkan Indonesia merupakan negara dengan angka kematian tertinggi per hari.
"Pemerintah harus segera kembali mengikuti amanah UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kami melihat kekacauan saat ini merupakan impact dari kebijakan pemerintah yang minim gagasan. Pemerintah berupaya lari dari konsekuensi dalam menjalankan Undang-undang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah lupa bahwa keselamatan rakyat lebih penting dari segalanya". Tegas wakil sekretaris umum bidang PTKP HMI cabang malang. Rabu, (04/08/2021)
 |
| Sekret HMI Cabang Malang Yang Bertulisan "Jokowi Penindas Rakayat" |
Dari awal telah banyak kritik dan masukan yang disampaikan oleh para pakar hukum, pengamat, dll. Namun, pemerintah terkesan arogan dan tidak mau mendengarkan apapun kritikannya, saran dari siapapun itu. Akibatnya arogansi pemerintah tersebut harus dibayar mahal dengan melonjaknya kasus positif dan kematian akibat covid 19. Sambungnya.
Sekali lagi kami mendesak agar pemerintah tidak main - main dengan hal ini, Sudah terlalu banyak kita mendengar di berbagai macam media tentang anak yang kehilangan orang tua begitu juga sebaliknya, rakyat yang terus kelaparan, dan para pelaku usaha kecil yang akhirnya gulung tikar, karena dampak dari kebijakan pemerintah. Tegas wasekum bidang PTKP HMI cabang malang.
