Morotainews.com - Kebijakan publik yang baik umumnya menuai hasil sesuai rencana. Namun kebijakan extraordinary akan lebih tangguh menghadapi tantangan realita selama proses implementasi dan memberi hasil positif lebih maksimal.
Kabijakan Tol Laut misalnya. Tol laut merupakan program subsidi transport logistik dari dan ke daerah-daerah tertinggal dan yang mengalami disparitas harga akibat jarak tempuh yang panjang dari pusat-pusat ekonomi di Pulau Jawa.
Selang dua tahun pasca kebijakan tol laut berjalan, pada 2017, di Rote Ndao, NTT, tol laut mengurangi harga barang 10-20 persen. Keberhasilan Tol Laut lebih berdampak signifikan, manakala Pemerintah daerah mengoptimalkan muatan balik.
Di Morotai misalnya, Pemda mendorong pelaku usaha dan UKM berkongsi memanfaatkan Tol Laut. Tol laut dipromosikan dengan masif dan diberi kemudahan perizinan memanfaatkan kapal kargo kepada pengusaha kecil dan/ atau pemula untuk menggabungkan barang memenuhi satu konteiner.
Alhasil barang-barang mengusaha pemula dipasarkan hingga Pulau Jawa dengan harga yang relatif lebih tinggi. Geliat usaha lokal Morotai dalam tren pengiriman barang via tol laut meningkat sejak 2016 dari 11 ribu hingga 22 ribu meter kubik pada 2019.
Pada 2020, Kemenhub mengumumkan Morotai sebagai Kabupaten yang mengirim barang balik terbanyak dalam program tol laut sejumlah 408 teus. Diikuti Kabupaten Sagihe, Sulawesi Utara.
Implementasi tol laut di Morotai tidak biasanya. Pemerintah Daerah mengambil diskresi untuk mencampur barang-barang tertentu dalam satu kontainer. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 53/ 2020.
Menurut Bupati, jika ada ketentuan/ regulasi yang menghambat kemajuan, maka yang diubah ketentuannya, bukan menunda kemajuan. Bupati Benny Laos dalam banyak kesempatan menyampaikan agar merevisi Permendag 53/ 2020.
Kebijakan Daerah yang terlihat memunggungi regulasi tentang penetapan barang yang diangkut dalam program penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah 3T dan perbatasan rupanya lebih efektif dibanding kebijakan itu sendiri.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan mengapresiasi kebijakan extraodirnary yang diambil Pemda Morotai. Seperti yang dipaparkan di atas, bahwa load factor atau nilai kegunaan dari kapasitas muatan yang tersedia dari moda transportasi dimanfaatkan dengan baik oleh Morotai.
Menurut Luhut, Morotai yang memiliki load factor yang baik, karena “Bupatinya bekerja dengan benar. Berupaya melalui inovasi—Think out of the box”. Ia juga menentang implementor kebijakan yang terlalu kaku menjalankan kebijakan “Kalau anda hanya berpikir dengan apa yang ada saja, ya, hasilnya begitu-begitu saja”.
Opung Luhut, sapaan akrabnya, juga megajak semua peserta webinar (8/6/2021) yang bertajuk “Optimalkan Angkuan Barang dengan Tol Laut” yang diselenggarakan Kemenhub, Kemenko Marves dan Kemendagri tersebut untuk membangun semangat extraordinary.
“Ayo! Kita harus bangun semangat kita. Kita jangan bekerja seperti biasa saja. Sekarang ini keadaan extraordinary. Kita harus betul-betul bekerja dengan hati, dan membuka, mencari peluang-peluang lain (untuk menemukan inovasi-ed ) apa lagi yang lebih hebat”. Kata Luhut.
