Morotainews.com - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2020 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat, (09/07/2021) di tolak dua fraksi DPRD Morotai.
Dua fraksi yang menyampaikan penolakan pengesahan (LKPJ) itu, adalah Fraksi Gerakan Amanat Nasional (GAN) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua Fraksi itu menilai LKPJ Bupati Morotai tidak memiliki urgensi dan terkesan memaksa.
Sebelumnya, rapat dengan agenda yang sama digelar pada Jumat (11/06/2021). Namun belum dibahas di tingkat Badan Musyawarah (Banmus). Sehingga rapat pun dibatalakan dan dilanjutkan pada Jumat, (09/07/2021).
Rapat paripurna (LKPJ) itu mulai pukul 21:15 WIT, rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morotai Bpk. Rusminto Pawane dan rapatnya berjalan dengan lancar dan aman.
Tetapi, pada saat Bpk. Rasminto Pawane membuka sidang dengan mengetuk palu tiga kali, tiba-tiba Fadli Djaguna yang merupakan anggota Fraksi GAN langsung menyampaikan interupsi ke pimpinan.
Fadli Djaguna dengan lantang mengatakan ”Pada saat itu juga saya tegaskan, kenapa paripuran ini terkesan dipaksakan oleh teman-teman DPRD, karena paripurna secara khususnya yang di laksanakan hari ini surat masuk ke kita itu jam setengah 6 sore dan paripuran dilaksanakan jam 8 malam, bayangkan coba",
”Ini organisasi negara dan minimal kita harus tahu dan paham benar prosedurnya, karena bukan orangnisasi tetebenge alias abal-abal,” sambungnya
Fadli mengaku, Badan Musyawarah (Banmus) belum pernah mengagendakan jadwal paripurna tentang (LKPJ) tersebut.
”Saya mau tanya kapan di agendakan, masa jam setengah 6 undangan baru masuk dan kita sebagai anggota paripuran dilaksanakan mendadak ini ada apa". Tegasnya
Di waktu yang sama, interupsi tersebut juga disusul oleh Ketua Fraksi PAN Ruslan Ahmad, Ruslan langsung berdiri dan meminta ijin ke pimpinan untuk berbicara.
Ruslan menegaskan bahwa "(APBD) perubahan 2020 juga tidak di bahas oleh DPRD. Maka hari ini (LKPJ) apa yang anda maksudkan, lalu (LKPJ) harus disahkan oleh DPRD hari ini".
Ruslan menyinggung pertanggungjawaban dan 58,5 miliar anggaran Covid. Sehingga ia mempertanyakan (LKPJ) apa yang harus paripurnakan. Ia menilai Bupati Morotai tidak menghormati DPRD secara kelembagaan.
Dengan suara besar Ruslan, ”Pimpinan, perbuatan Bupati telah melecehkan lembaga ini, saya mau bilang bahwa perbuatan bupati itu mencabik-cabik lembaga DPRD. Lembaga ini adalah lembaga negara”,
Kemarahannya tidak bisa dikendalikan, Ruslan lansung membanting meja yang ada didepannya. Sambil meneriak rapat (LKPJ) tersebut harus tutup dengan berulang kali. Ruslan kemudian berjalan ke arah Ketua DPRD hanya saja dia di amankan oleh Sapol-PP.
”DPRD tidak membahas APBD lalu bagimana harus LKPJ di paripurnakan apa yang mau disahkan, maksudnya apa", teriaknya
Situasi paripurna mulai memanas antara dua anggota DPRD yang saling membentak antara satu dengan yang lain, hingga terjadi kericuhan yang berlansung sekitar 15-20 menit.
Dengan demikian, Ketua Fraksi Golkar Mahcmud Kiat meminta kepada seluruh anggota DPRD agar dapat duduk dan bicarakan terkait persoalan itu, tetapi Fadli membantah dan hampir menyerang Mahmud.
”Mau bicara apa? ini kita bicara prosedur kok, kalian paksakan paripurna ini di laksanakan", teriaknya
Tak lama kemudian, Ruslan kembali membanting 1 buah meja adu mulut Fraksi Golkar dan Fraksi GAN pun tetap berlanjut memanas di ruangan paripuran itu.
Fadli dan Mahmud nayris baku hantam. Beruntung sejumlah angota DPRD dan petugas Satpol-PP berhasil mengamankan keduanya.
Namun Ketua Fraksi GAN tetap bersikeras agar rapat paripurna LKPJ harus di bubarkan.
”Kami minta pak ketua, tolong berikan waktu ke kita, anggota DPRD juga punya hak,”pintanya.
Pada pukul 21.30 WIT. kericuhan anggota DPRD itu kembali redah dan diambil alih oleh ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane kemudian mengskorsing kembali paripurna LKPJ tersebut.
”Tentunya kami dari lembaga punya keputusan, dengan tiga pimpinan yang kemudian rapat paripurna pada malam hari ini kami skorsing, kemudian dengan menunggu jadwal dari rapat internal DPRD,”tutupnya.
Namun, sebelum pimpinan DPRD menutup sidang tersebut, Sejumlah interuksi dari Fraksi Golkar, PDIP, dan Nasdem. Mereka meminta agar paripurna LKPJ tetap berjalan, hanya saja Ketua DRRD tetap menutup rapat. Sebab, rapat paripurna LKPJ terlihat makin tidak kondusif lagi.
”Dengan tidak mengurangi rasa hormat, rapat malam hari ini kami skorsing,” Tutupnya
