Morotainews.com - Jakarta - Debat kebangsaan yang di fasilitasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Bidang Pembangunan Demokrasi Politik & Pemerintahan harus berujung kecewa.
Pasalnya, Debat kebangsaan yang head to head antara PB HMI dan KPK RI yang di jadwalkan pada Sabtu 11 Juni 2021 di lantai II sekertariat PB HMI, Jalan Sultan Agung, tidak di hadiri Firili Bahuri.
Ketua panitia debat kebangsaan, Fahris kepada awak media mengaku telah melayangkan Undangan untuk Ketua komisi Pemberantasan Korupsi (Firli Bahuri) untuk datang menghadiri Debat yang di prakarsai PB HMI.
" Sedari awal kami sudah memberi undangan untuk bapak Firli, setalah itu kami tegaskan lagi lewat konfirmasi kami pada Jumat malam, namun tidak di respon. Walaupun tidak di respon kegiatan debat tetap kami gelar, dan seyogyanya, Acara harus dimulai pukul 13.00 Wib. Akan tetapi kami menghargai undangan yang telah kami layangkan, maka kami harus menunggu Ketua KPK sampai dengan pukul 15.45. namun tidak kunjung tiba." Ujarnya.
tujuan kegiatan ini, sebenarnya. PB HMI ingin Memberi atensi kepada Komisi pemberantasan Korupsi untuk menyudahi polemik KPK dalam masa peralihan status pegawai biasa menjadi ASN di KPK RI.
Dalam hal ini, ketua PB HMI Bidang Pembangunan Demokrasi Politik & Pemerintahan, (Ilham Fadli) mengatakan, hadirnya ketua KPK RI adalah Wujud dari Komitmen kebangsaan. Duduk bareng dengan Mahasiswa ini adalah untuk meluruskan agar masyarakat indonesia tidak lagi runtuh empatinya terhadap lembaga anti rasuah.
" Bagaimana kita yakin bahwa lembaga anti rasuah yang di pimpin Bpk.Firli Bahuri untuk membrantas korupsi di indonesia kalau acara kebangsaan juga beliau tidak hadir. " Katanya.
Lanjut Ilham Fadli, Berdasarkan kajian Internal Bidang, dengan Mangkirnya Ketua KPK RI di acara debat kebangsaan yang di fasilitasi oleh PB HMI, secara tidak langsung menegaskan bahwa polemik yang terjadi di internal kpk tidak ingin di usaikan.
"Padahal kami berharap Ketua KPK harus hadir dalam debat kebangsaan untuk merunutkan masalah yang terjadi di kubu KPK, sembari kita sama sama memberikan solusi kongrit untuk mengembalikan KPK sebagai lembaga Pemberantasan korupsi di tengah mengakarnya budaya korupsi dan memulihkan kondisi KPK Seperti sedia kala. Tentu ini, adalah Effort kami dari PB HMI untuk melakukan Fungsi Controling agar KPK tetap berpegang pada Semangat Kelahirannya di era Reformasi." Tutupnya.
